Konsep Perdagangan Dalam Negeri pada sebuah Khilafah

Untuk lalu lintas perdagangan antardaerah dan wilayah di dalam negara khilafah tidak dikenakan tarif perdagangan baik untuk ahlu dzimmah maupun untuk ahlu harb. Hal itu karena mereka tidak diwajibkan untuk membayar zakat.

Di samping itu ahlu dzimmah tidak dibebankan kewajiban lain selain membayar jizyah atas badan mereka dan kharaj atas tanah mereka setiap tahunnya kecuali jika di dalam klausul perjanjian damai dengan mereka terdapat kesepakatan mengenai beban tambahan.

Demikian pula halnya dengan ahlu harb jika tidak ada kesepakatan perdagangan antara negara khilafah dan negara mereka mengenai pengenaan tarif perdagangan dalam negeri, mereka tidak dikenakan beban apa pun. Berbeda dari yang terjadi pada sistem sekuler sebagaimana yang terjadi di negeri ini, lalu lintas perdagangan antardaerah dan provinsi dipenuhi dengan pungutan-pungutan baik yang resmi melalui peraturan daerah (perda) ataupun yang liar (pungli).

Akibatnya kondisi tersebut telah menyebabkan ekonomi biaya tinggi (hight cost economy) yang banyak dikeluhkan oleh pelaku ekonomi dalam sistem kapitalisme sebagaimana yang terjadi di Indonesia khususnya pasca diberlakukannya UU Otonomi Daerah. Penderitaan mereka sebenarnya tidak perlu terjadi jika penguasa negeri ini menerapkan syariah Islam.

Di dalam Islam pungutan-pungutan tersebut dikenal dengan istilah maks. Pungutan yang tidak memiliki legitimasi syar’i. Pungutan tersebut haram dan wajib ditindak oleh Khalifah dan diberikan sanksi yang tegas.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s