Kaidah Penyaluran Zakat Harta

Allah Swt. telah menentukan mustahiq zakat lewat firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 60 yang berarti, “(Zakat hanya disalurkan kepada fakir, miskin, amil, muallaf, memerdekaan budak, orang yang berutang, fi sabilillah dan ibn sabil. Hal tersebut merupakan kewajiban dari Allah Swt., sesungguhnya Allah Maha Tahu lagi Maha Bijaksana).”

Atas dasar ini, pemerintah tidak diperkenankan menyalurkan hasil pemungutan zakat kepada pihak lain di luar mustahiq yang delapan di atas. Di sini terdapat sebuah kaidah umum, bahwa pemerintah dalam melakukan pengalokasian harus mempertimbangkan kemaslahatan umat Islam semampunya. Dalam kaitan ini pemerintah menghadapi beberapa masalah yang perlu dijelaskan, yaitu Bagaimana mendistribusikan zakat kepada mustahiq yang delapan?

Dalam hal ini, para pakar fikih telah membuat beberapa kaidah yang dapat membantu Pemerintah dalam menyalurkan zakat, di antaranya adalah sebagai berikut.:

A. Alokasi atas dasar kecukupan dan keperluan. Sebagian ulama fikih berpendapat bahwa pengalokasian zakat kepada mustahiq yang delapan haruslah berdasarkan tingkat kecukupan dan keperluannya masing-masing. Dengan menerapkan kaidah ini maka akan terdapat surplus pada harta zakat seperti yang terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khatthab, Usman bin Affan dan Umar bin Abdul Aziz. Jika hal itu terjadi, zakat didistribusikan kembali sehingga dapat mewujudkan kemaslahan kaum muslimin seluruhnya.

Atau mungkin juga akan mengalami defisit (kekurangan), saat pemerintah boleh menarik pungutan tambahan dari orang-orang yang kaya dengan syarat tertentu sebagai berikut: 1. Kebutuhan yang sangat mendesak di samping tidak adanya sumber lain. 2. Mendistribusikan pungutan tambahan tersebut dengan cara yang adil. 3. Harus disalurkan demi kemaslahan umat Islam. 4. Mendapat restu dari tokoh-tokoh masyarakat Islam.

B. Berdasarkan harta zakat yang terkumpul. Sebagian ulama fikih berpendapat harta zakat yang terkumpul itu dialokasikan kepada mustahiq yang delapan sesuai dengan kondisi masing-masing. Kaidah ini akan mengakibatkan masing-masing mustahiq tidak menerima zakat yang dapat mencukupi kebutuhannya dan menjadi wewenang pemerintah dalam mempertimbangkan mustahiq mana saja yang lebih berhak daripada yang lain. Setiap kaidah yang disimpulkan dari sumber syariat Islam ini dapat diterapkan tergantung pada pendapatan zakat dan kondisi yang stabil.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s