Ibn Adam

Kitab al-Kharaj Karya Ibn Adam tidak jauh berbeda dari al-Kharaj karya Abu Yusuf kecuali pada aspek metode kontruksi terhadap dalil. Abu Yusuf menekankan argumen rasional, sementara Ibn Adam mengacu pada ahadits dan ahdas (hadis dan kebijakan politik pemerintah dalam menghadapi kasus-kasus sebelumnya). Karya Ibn Adam sarat dengan berbagai perbedaan pendapat.

Metode penulisan seperti ini, dari satu sisi sangat bagus karena merekam berbagai wacana secara komprehensif. Namun dari sisi lain, dapat membingungkan pembaca karena penulis tidak mengemukakan pendapat secara cermat dan independen yang mencerminkan kpribadian ilmiahnya. Pemandangan seperti ini dalam karya Ibn Adam terlihat sangat mengasyikkan. Konsep kebersamaan dalam kehidupan ekonomi (musytarakiyat al-hayat al-iqtisadiyah) dalam karya Ibn Adam muncul ketika beliau mendiskusikan penduduk pedesaan yang satu sama lain menjamin pajak tanah (jizyah al-ardh) di hadapan kaum muslim yang saling menjamin pula.

Ibn Adam selalu menegaskan al-musytarakiyah (kebersamaan) dengan berbagai pihak yang berbeda agama seperti (umat muslim, kaum zimmi. dan kebersamaan yang bersifat lokal seperti penduduk desa dan kota. Beliau juga sering menegaskan berbagai macam perlakuan pada jibayah (penarikan pajak) sesuai dengan karakteristik daerah, bentuk kesepakatan, perjanjian, dan keadaan penduduk. Ibn Adam menyebutkan konsep al-qimah (harga) dan al-nafaqah (biaya hidup) atau al-taklifah.

Kedua konsep tersebut hampir tidak ada di benak Abu Yusuf. Hal ini menunjukkan bahwa Ibn Adam menyadari pentingnya keberadaan pasar sebagai unsur perekonomian makro dan merupakan unsur yang menyatukan antara elemen-elemen yang membentuk al-musytarakiyah tersebut. Baik Ibn Adam maupun Abu Yusuf sepakat pada unsur-unsur yang menggerakkan perekonomian, dan urutan prioritas sumber-sumber ekonomi: al-thabi’ah (sumber alam) dan al-‘amal al-insani (tenaga kerja). Harta yang dibebankan atas tanah akan menjadi al-Kharaj (jizyah) apabila dapat dijangkau oleh air sungai yang berstatus kharaj. Pernyataan ini menegaskan karakteristik air yang dapat melakukan aktivitas produksi secara mandiri.

Agama, masyarakat muslim, kekuasaan dan peran pemimpin, menurut Ibn Adam merupakan unsur-unsur pemersatu dan pengikat antara elemen-elemen yang membentuk bangunan masyarakat dan politik yang ada pada saat itu. Beliau berkata: dari (…) dari (…) barang siapa membuat perjanjian jaminan keamanan, diyat-nya (denda dalam kasus pembunuhan) disamakan dengan diyat muslim. Berdasarkan kutipan ini, Ibn Adam ingin menegaskan bahwa umat Islam bergabung sepenuhnya ke dalam al-musytarakat al-zimmiyah (komunitas kaum zimmi) yang ada di dalam negara Islam.

Dengan demikian, kaum zimmi menjadi bagian dari warga negara. Hal serupa juga diungkapkan oleh Abu Yusuf. Beliau mengatakan bahwa bait al-mal wajib menanggung kebutuhan kaum zimmi yang lemah bekerja apabila komunitasnya tidak mampu menanggungnya. Pernyataan ini secara otomatis menjadikan kaum zimmi menjadi bagian dari komunitas “islami”. Akan tetapi yang paling penting dalam karya Ibn Adam adalah konsep yang berkaitan dengan hubungan-hubungan internal atau dalam istilah modern disebut “hubungan-hubungan produksi (hubungan-hubungan yang berimplikasi pada pembagian dan pendistribusian hasil produksi masyarakat). Hal ini tentu sangat wajar karena judul karyanya adalah al-Kharaj, yaitu pajak tanah (jaziyat al-ardh). Ibn Adam seperti juga halnya dengan Abu Yusuf memasukkan konsep pajak diri (jiziyat al-ra’as), ghanimah, al-’usyur sodaqah, zakat dan bea cukai, sebagai sarana pendapatan umat Islam pada masa itu.

Menurut Ibn Adam al-Kharaj adalah lembaga yang eksis pada masa imperium Persia sebelum bangsa Arab menaklukkan dan menguasai tanah Sawad: “Mereka meninggalkan tanah dan penduduk Sawad dan mewajibkan kepada penduduknya untuk membayar jizyah. Mengukur lahan (tanah) yang mereka miliki, kemudian menetapkan pajaknya. Selain itu, mereka mengambil tanah yang belum dimiliki oleh seseorang dan menyerahkannya kepada imam atau penguasa.

Dengan demikian, al-Kharaj di daerah-daerah yang dikuasai Persia, dan al-jizyah di daerah-daerah yang dikuasai Bizantium Romawi, bukanlah permasalahan baru pada saat itu. Namun, yang baru adalah penafsiran khusus dan pelembagaan hukum agama yang dikontruksi oleh Ibn Adam yang berkaitan dengan al-Kharaj dan al-jizyah.

Hal serupa dilakukan pula oleh Abu Yusuf, dengan mengistimbathkan dua model jizyah dari prinsip-prinsip pembagian alghanimah dan menjadikannya seperlima serta memperoleh al-fai’. Hal inilah yang didiskusikan Ibn Adam sejak halaman-halaman pertama kitab al-Kharaj. Dalam konteks ini Ibn Adam menyebutkan hadis yang berbunyi “Allah menjadikan rezeki umat ini pada ujung kuku kudanya, dan kepala panahnya selama mereka tidak bertanam; apabila mereka bertanam, mereka sama dengan orang lain.

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa jihad telah menganugerahi umat Islam posisi dan status yang istimewa. Mereka juga berhak atas berbagai bentuk jizyah dan ghanimah. Ibn Adam juga merujk kepada sejumlah ayat-ayat yang khusus membicarakan khumus (seperlima) dan al-fai’ dan perbedaan antara keduanya dengan pembagian ghanimah, dan menyimpulkan dari ayat-ayat tersebut kemungkinan mengalihkan tanah-tanah pertanian di daerah taklukkan untuk kepentingan umat Islam dan generasi mereka yang akan datang.

Kaum al-Wasani (penyembah berhala) yang enggan masuk Islam diperangi, seperti juga halnya dengan kaum al-Kitabi (Yahudi dan Kristen), kecuali dua kelompok penganut agama yang samawi terakhir ini sanggup membayar jizyah. Penulis tidak mengedepankan uraian yang memuaskan mengapa terjadi perbedaan perlakuan antara kaum al-Wasani dengan kaum al-Kitabi. Kaum zimmi yang membayar alkharaj dan jizyah senantiasa menguasai kepemilikan atas tanah-tanah mereka, dan juga tidak akan menjadi raqa’iq (budak), tetapi masuk ke dalam kelompok tab’iyah (pengikut) kaum muslim dengan perjanjian zimmah.

Tetapi, kalau mereka tidak membayar al-kharaj, kepemilikan mereka terhadap tanah sewaktu-waktu dapat dicabut. Dari Umar Ibn Abdul Aziz, beliau pernah menulis bahwa penduduk daerah mana pun yang masuk Islam, mereka mendapatkan keluarga dan harta mereka. Sedangkan rumah dan tanah menjadi al-fai’ Allah untuk umat Islam. Beberapa pernyataan dalam karya Ibn Adam menunjukkan bahwa kepemilikan atas tanah di daerah taklukkan beralih kepada umat Islam. Tetapi, ada perbedaan antara alamwal al-manqulah (harta bergerak) dengan harta tidak bergerak (amwal gair almanqulah).

Harta yang masuk dalam kategori pertama senantiasa di bawah penguasaan pemiliknya yang ada di daerah taklukkan. Sedangkan harta dalam kategori kedua seperti tanah pertanian, status kepemilikannya pindah ke tangan umat Islam. Kesimpulan ini dipahami dari kutipan di atas. Pembedaan tersebut di kalangan pemikir muslim terutama teorikus ekonomi Islam sampai saat ini selalu muncul. Menurut mereka kepemilikan harta tidak bergerak (al-milkiyah al-’iqariyah) dikuasai oleh negara, sedangkan harta bergerak dikuasai oleh individu.

Dari sisi lain, menurut penuturan Ibn Adam bahwa penduduk tanah Sawad terutama tokohtokoh keturunan Persia yang tinggal di daerah taklukkan mengundurkan diri dari pemerintahan”. Ketika posisi mereka digantikan oleh umat Islam, mereka menerima al-kharaj yang diwajibkan oleh negara. Dengan demikian, terjadi perjanjian jaminan keamanan (‘ahdun) antara mereka dengan umat Islam, sehingga status mereka menjadi ahl al-zimmah. Ikatan kuat antara penguasa baru (umat Islam) dengan hak kepemilikan yang menguasai sumber-sumber utama pendapatan dan memperoleh bagian dari pendapatan masyarakat, lebih didasari oleh perjanjian jaminan keamanan tersebut, dan ini bagian dari ciri-ciri konsep ekonomi Arab klasik.

Yahya Ibn Adam mengisyaratkan bahwa tanah yang ditaklukkan secara kekerasan beralih status menjadi tanah kharaj. Tetapi, kalau pemiliknya menjadi penganut agama Islam, mereka dibebaskan dari kewajiban jizyat al-ra’as (pajak diri). Pendapat ini membuka jalan bagi fikih di Mesir. Misalnya mayoritas tanah pertanian selalu berstatus tanah kharaj meskipun penduduk Mesir telah menjadi penganut Islam dan banyak meninggalkan sektor pertanian. Kharaj mengandung dimensi sosial bagi al-musytarakat al-qurowiyah (komunitas pedesaan).

Kaum zimmi yang status ekonominya cukup bagus bertanggung jawab atas mereka yang miskin atau orang yang meninggal dunia. Baik Ibn Adam maupun Abu Yusuf samasama berpendapat bahwa al-kharaj menjadi sumber pendapatan negara terbesar. Namun demikian, Ibn Adam juga berpendapat bahwa jizyat al-ra’as (pajak diri) dapat dikenakan terhadap kaum Yahudi baik laki-laki maupun perempuan, meskipun ini berupa pengecualian. Sehubungan dengan ini, layak untuk diperhatikan bahwa Yahya Ibn Adam meriwayatkan dari Umar Ibn Khattab bahwa kalau tanah Sawad dibagikan maka jatah masing-masing muslim adalah tiga orang dari kaum petani tanah Sawad dan status penduduknya menjadi budak.

Model pembagian seperti ini kurang tepat sehingga Umar menetapkan tanah Sawad untuk umat Islam, seraya berkata “da’ hum yakununa maddatan lilmuslimin. Pendapat tersebut sekaligus menjelaskan bahwa Yahya Ibn Adam melihat hubungan produksi dari dua kutub, akan tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan: kaum zimmi saling menjamin (mutadhaminun) dalam membayar al-kharaj yang menjadi sarana pendapatan bersama bagi umat Islam. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Abu Yusuf.

Bagi Ibn Adam al-kharaj dan al-jizyah dua hal dari satu permasalahan yaitu, al-jizyah. Pertama adalah jizyat al-ardh (pajak bumi) dan kedua, jizyat alru’us (pajak diri). Membayar kharaj adalah indikasi perbudakan (dalalah ubudiyah) sama dengan membayar jizyatur ra’as (pajak diri). Itulah sebabnya, jizyah al-ra’as maupun al-kharaj tidak dibebankan kepada warga Arab yang muslim.

Pembedaan-pembedaan ini akan ditemukan apabila kita membaca karya Ibn Adam secara saksama. Misalnya beliau mengatakan: “Kami dikabarkan oleh Ismail () Umar menulis kepada Sa’ad ketika dia menaklukkan Irak. Amma ba’du () sesungguhnya saya telah memerintahkan saudara untuk menyeru orang-orang agar masuk Islam selama tiga hari, maka barang siapa menyambut seruan dan masuk Islam sebelum berperang, dia menjadi bagian dari masyarakat muslim dan mereka berhak atas semua harta mereka dan diri mereka dan mendapat bagian dalam Islam, barang siapa menerima seruan itu setelah berperang dan kalah, dia adalah bagian dari masyarakat muslim dan mereka memiliki harta mereka karena telah menguasainya sejak sebelum mereka menganut Islam, (). Dan ‘usyur (bea cukai sebesar sepersepuluh) tidak dikenakan kepada orang Islam yang telah membayar zakat, atau kaum zimmi yang telah mengeluarkan jizyah sebagai kompensasi dari perlindungan keamanan. Karena al-’usayur diwajibkan bagi ahl harbi apabila mereka minta izin melakukan aktivitas bisnis di negara Islam.

Jelas sekali dari kutipan di atas, Ibn Adam membedakan antara orang dengan tanah yang dikuasainya, karena tanah maupun pemiliknya terikat pada salah satu status: tab’iyah (pengikut) atau al-hurriyah (merdeka). Apabila seseorang menganut Islam sebelum kalah berperang, statusnya dan status tanah miliknya menjadi merdeka. Apabila seseorang menganut Islam setelah ditaklukkan, orang tersebut menjadi merdeka, dan tanah miliknya mengikuti statusnya, namun dibebankan untuk membayar al-kharaj.

Dan apabila seseorang tetap menganut agamanya, orang tersebut berstatus kaum zimmi yang harus mengeluarkan jizyat al-ra’as. Tetapi, tanah tetap di bawah penguasaan mereka dengan kewajiban membayar al-kharaj. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, terpenting dalam konteks ini adalah hubungan kuat antara sumber ekonomi; alam dari satu sisi, dan manusia dari sisi lain. Keduanya adalah faktor produksi dan pertumbuhan.

Berdasarkan fenomena ini, manusia maupun tanah dibiarkan dalam keadaan merdeka, atau dialihkan ke status tab’iyah (pengikut) yang masing-masing bersifat independen. Masih terkait dengan permasalahan tersebut, menurut Ibn Adam: pedagang muslim atau kaum zimmi yang berdomisili di dar al-Islam tidak dibebankan untuk membayar bea cukai. Pendapat ini sejauh pengetahuan kami hanya dikemukakan oleh Ibn Adam.

Sedangkan penulis lain seperti Abu Yusuf dan Imam Syafi’i mewajibkan pajak kepada semua pedagang tanpa melihat agama yang dianut dan tempat tinggal mereka, walaupun pajak yang dibebankan tersebut secara kuantitatif terdapat perbedaan sesuai dengan status dan tingkat keberadaan mereka dalam negara Islam. Kedudukan pengusaha dari kaum zimmi atau dari kaum harbi misalnya, sangat istimewa bila dibandingkan dengan kedudukan petani dari kaum zimmi. Karena dua kelompok pertama mebayar ‘usyr (sepersepuluh) atau separuhnya. Beban atas pembayaran tersebut tidak akan mencerminkan status mereka menjadi rendah di tengah masyarakat.

Sementara kelompok ketiga (kalangan petani dari kaum zimmi) membayar alkharaj sebagai salah satu bentuk al-jizyah. Membayar al-jizyah mencerminkan keberadaan status mereka yang rendah di tengah masyarakat. Adapun Ibn Adam memposisikan pengusaha kaum zimmi lebih istimewa hampir sejajar dengan pengusaha muslim karena mereka dibebaskan dari kewajiban pajak. Meskipun Ibn Adam sendiri dalam halaman berikutnya menyebutkan kebijakan Umar Ibn Khattab menetapkan “ ‘usyur atau separuhnya dari harta perdagangkan kaum zimmi). Tetapi, pendapat Umar ini tidak dijadikan referensi oleh Ibn Adam.

Bersamaan dengan pengkategorisasian dan pengklasifikasian status penduduk di dalam negara Islam dan implikasi kewajibannya terhadap negara, Ibn Adam beberapa ide walaupun sebagian di antaranya ditolak. Misalnya pendapat yang tidak membolehkan seorang muslim membeli tanah kharajiyah dari seorang zimmi, karena pengalihan kepemilikan dengan cara jual beli terhadap tanah tersebut tidak dapat menggugurkan status tanah kharajiyah menjadi non-kharajiyah.

Dengan kata lain adanya, transaksi jual beli tanah tersebut akan mewajibkan orang muslim mengeluarkan kharaj. Beban mengeluarkan kharaj ini merendahkan status muslim di dalam komunitas penduduk Dar al-Islam. Pendapat sebaliknya pun juga muncul. Umar misalnya memandang hal tersebut tidak memiliki konsekuensi apa pun. Senada dengan makna tersebut kita temukan dalam halaman-halaman yang lain. Pendapat lain misalnya, menyebutkan bahwa semua umat Islam memperoleh bagian dari al-fai’, kecuali mereka yang berstatus hamba sahaya menurut sebagian pendapat. P

endapat-pendapat yang beragam ini–dan upaya Ibn Adam memaparkan pendapat-pendapat tersebut mencerminkan fleksibilitas pemikiran penulis, dan juga mencerminkan adanya fase transisi terhadap ide tersebut tergantung pada situasi yang ada. Hal ini, kata Sa’ad, efeknya sangat terasa di Mesir ketika mengalihkan status tanah pertanian dari kharajiyah menjadi usyuriyah, dan dari usyuriyah menjadi wakaf, kemudian kembali menjadi kharajiyah. Adapun umat Islam diwajibkan untuk mengeluarkan zakat.

Uraian tentang zakat terutama syarat, hukum, dan lainnya banyak terungkap dalam karya Ibn Adam dan karya fuqaha’ pada umumnya. Hanya saja sifat-sifat yang inheren pada zakat telah menafikan sifat al-daribah atau al-jibayah dalam zakat itu sendiri. Kalau al-daribah dan aljibayah merupakan kewajiban yang ditetapkan negara kepada rakyat, zakat berada pada ruang lingkup hubungan-hubungan solidaritas yang lebih sederhana bagi setiap individu muslim.

Oleh karena itu, meskipun ada hubungannya dengan pendapatan, namun agak sulit menempatkan zakat sebagai sumber pendapatan Negara. Kesimpulan tersebut diperkuat oleh perkataan Ibn Adam “dari satu sisi zakat adalah bagian dari shadaqah, yaitu al-’usyr yang diwajibkan bagi umat Islam atas tanah non-kharaj, dari sisi lain misalnya jizyah penduduk jazirah Arab tidak dapat diterima. Mereka harus memilih Islam atau dibunuh, tanah mereka berstatus ‘usyur.

Dengan demikian, pendapat Ibn Adam bahwa al-’usyur, zakat dan sadaqah mengandung makna yang saling berdekatan, atau satu sama lain saling berhubungan. Pendapat ini sangat umum di kalangan beberapa fuqaha’. Meskipun zakat merupakan simbol dan memperkuat solidaritas bersama antara sesama muslim, zakat itu sendiri merupakan aktivitas simbolistis pada waktu tertentu sehingga tidak ada kepastian jumlah nominalnya seperti halnya al-kharaj dan aljizyah.

Yahya Ibn Adam menyebutkan zakat, menyusul ghanimah dan seperlima di antaranya untuk Allah. Setelah itu Ibn Adam menyebutkan ratio zakat misalnya (al-‘usyr untuk zakat hasil pertanian dari sawah tadah hujan, dan hasil pertanian yang diairi oleh usaha manusia adalah nisfu al-usyr. Nas ini mengandung konsep dualistis yaitu hasil produksi alam, dan hasil kerja manusia: hasil pertanian yang diperoleh secara alami, zakatnya lebih besar daripada hasil pertanian yang diperoleh dengan usaha manusia, ini dari satu sisi.

Dari sisi lain, terdapat pembedaan keadaan individu masing-masing calon muzakki. Ini merupakan permasalahan yang selalu diulang dalam karya Ibn Adam ketika menghitung ratio zakat hasil bumi, hasil produksi, hewan ternak dan lain-lain. Oleh karena itu tidaklah kebetulan jika dalam pembahasan tentang zakat, Ibn Adam memunculkan dua istilah yaitu al-qimah dan al-nafaqah. Padahal pemunculan kedua istilah tersebut pada saat mendiskusikan al-kharaj relatif jarang, kecuali pada rincian hitungan awal jumlah nominal yang harus dibayar setelah pengurangan (diskon) untuk memenuhi kebutuhan hidup kaum zimmi.

Bersamaan dengan perbedaan antara pajak tanah (al-kharaj al-ardh) dan zakat tanah (zakat al-ardh), ditemukan pula adanya peluang untuk menggabungkan keduanya. Disebutkan oleh Ibn Adam bahwa jika seorang muslim menyewa sebidang tanah kharaj: ada pendapat bahwa al-kharaj dibebankan kepada pemilik tanah dan zakat dibebankan kepada penyewa tanah yang muslim.

Dalam waktu yang sama ada pendapat lain yang mengatakan bahwa kharaj maupun zakat dibebankan kepada penyewa. Bahkan ada kasus bahwa al-kharaj inklud dalam sadaqah khusus bagi suku (kabilah) bani Taglab yang beragama Kristen yang tanahnya berstatus ‘usyuriyah. jadi tidak terkena al-kharaj, tetapi dha’fu al-’uayr (kelipatan dari ‘usyur).

Konsep sadaqah dan jizyah semakin saling memasuki pada kasus beacukai yang diwajibkan bagi barang perdagangan (masalah ini juga kita temukan dalam karya Abu Yusuf). Tarip bea cukai yang dikenakan kepada kaum muslim adalah rub’ul usyr, dan bagi kaum zimmi (yang tinggal di Dar al-Islam) nisfu al-’usyr, dan pedagang yang datang dari Dar al-harb dikenakan al-’usyr.

Tarif bea cukai ini tidak bersifat suka rela seperti halnya zakat, melainkan mirip dengan daribah (pajak). Akan tetapi dihitung atas dasar ajza’ minimal al-’usyr (bagian-bagian ‘usyr) yang diwarnai dengan pewarnaan sadaqah seperti sudah disebutkan sebelumnya.

Sadaqah adalah pemberian atas dasar solidaritas di kalangan umat Islam. Tentu saja, kedekatan sepersepuluh pajak (‘asyr al-makas) dari sepersepuluh sadaqah lebih kuat bagi pengusaha muslim. Perbedaan antara muslim dengan nonmuslim dalam ratio pajak merupakan perbedaan yang bersifat kuantitatif bukan kualitatif (bagian-bagian dari al-’usyr). Hanya saja Ibn Adam memposisikan pajak bagi kaum zimmi dan kaum harbi “sama kedudukannya dengan al-fa’i karena konsekuensi dari perdamaian, jadi kedudukannya tidak sama dengan sadaqah, melainkan sama dengan al-kharaj dan al-jizyah”.

Sepertinya Yahya Ibn Adam memfokuskan kekuasaan pada penguasa (imam) dengan cara ekstrem dibandingkan Abu Yusuf. Artinya penguasa diberi kebebasan penuh untuk melakukan sesuatu di daerah taklukkan. Dalam waktu yang sama beliau juga membebaskan hak kepada orang untuk menggali sumur di tempat-tempat sekitar daerah taklukkan tersebut. Ide sebagian misi ekonomi menurut Ibn Adam melekat pada alat-alat negara atau pemerintah, khususnya ketika melakukan perintah untuk bercocok tanam pada tanah yang tidak diinginkan oleh seseorang.

Namun, dalam konteks penggarapan tanah kosong, Ibn Adam mengutamakan masyarakat secara personal. Merekalah yang harus berinisiatif dalam melakukan pekerjaan ini, bukan inisiatif dari alat pemerintah kecuali untuk melindungi kekayaan umum. Dia menghubungkan misi ekonomi dengan misi politik bagi aparat penguasa, yaitu mengantisipasi dan mencegah agar tidak terjadi kekacauan dan perselisihan internal yang dapat menimbulkan priksi di kalangan umat Islam. Mungkin dapat disimpulkan bahwa pendapat Ibn Adam tentang kepemilikan bersama atas kekayaan dasar (musytarokat al-strwat al-asasiyah) untuk menjamin agar tidak terjadi keretakan di dalam tubuh umat Islam.

Sehubungan dengan ini, lagi-lagi Ibn Adam mengutip riwayat yang mengatakan bahwa Umar Ibn al-Khattab membagibagi tanah Sawad, kemudian terjadi perselisihan yang dapat mengancam persatuan umat Islam. akhirnya Umar menarik tanah-tanah tersebut dari umat Islam (sebagai pemilik baru). Tema kekuasaan kemudian menggiring Ibn Adam mendiskusikan kepemilikan. Terdapat perbedaan antara kepemilikan harta bergerak (tidak tetap) dengan kepemilikan harta tidak bergerak (tetap) seperti bangunan dan lain-lain.

Sepertinya kepemilikan terhadap barang yang bergerak tidak mengalami persoalan serius, karena hak bagi pemilik harta tersebut sangat permanen walaupun bukan dalam arti mutlak mengingat ada kewajiban zakat dari satu sisi, dan pajak dari sisi lain. Akan tetapi kepemilikan terhadap harta tetap termasuk tanah mengalami persoalan dan menimbulkan polemik yang besar.

Ide yang mengatakan bahwa barang siapa menggarap lahan kosong dan irigasinya atau menjadikannya lahan produktif, maka orang itu berhak atas tanah tersebut “barang siapa menggarap lahan mati, ia mempunyai hak atas tanah tersebut. Akan tetapi menggarap tanah tidak selalu dengan cara bertanam, melainkan juga dengan cara mendirikan bangunan di atasnya atau dengan sekadar memagarnya.

Masalah ini menunjukkan bahwa ihya’ al-mawat tidak mesti dengan menanam atau mendirikan bangunan, tetapi cukup juga dengan memberi tanda. Namun, hak untuk mengawasi atas tanah (ihya’) tersebut belum jelas dan tidak pasti karena mereka kadang-kadang hanya diberi prioritas, tidak lebih dari itu. Sehubungan dengan ini, Ibn Adam berkata: “akhbarana () anna ‘adiyu al-ardh lillahi wa lirasulihi wa lakum minimal ba’du minimal man ahya syaian minimal mawatan al-ardh, fahuwa ahaqqu bihi”.

Dengan metode yang sama juga terjadi pada rikaz. Ada pendapat yang menyebutkan arba’ata akhmasihi (empat dari seperlima) untuk penemu harta rikaz, al-khumus atau seperlima untuk imam (pemimpin) atau Bait al-mal. Pendapat lain juga mengatakan bahwa pemilik tanah tempat menemukan rikaz lebih berhak atas harta temuan tersebut. Dan ada juga pendapat bahwa barang tambang yang ditemukan tersebut menjadi milik orang yang menemukannya, muslim maupun nonmuslim yang terikat perjanjian dengan pemerintah muslim.

Terakhir dalam tulisan ini memaparkan bahwa hak kepemilikan atas tanah menurut Ibn Adam tunduk pada sejumlah syarat, jadi tidak bersifat mutlak. Namun, yang paling penting adalah syarat yang berhubungan dengan pengelolaan tanah seperti menanaminya, dan lain sebagainya. Sehubungan dengan ini Ibn Adam menyebutkan riwayat dari Abdullah Ibn Abi Bakar bahwa Nabi Muhammad saw. memberikan tanah yang luas kepada Bilal Ibn Haris al-Muzani.

Bilal tidak menanami keseluruhan tanah tersebut, maka Umar berusaha meyakinkan Bilal agar melepas sebagian tanah itu. Ternyata Bilal enggan melepas tanah tersebut. Tetapi, karena Bilal tidak mampu menggarapnya, tanah itu pun dibagi-bagi kepada sejumlah umat Islam. Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Yahya Ibn Adam tidak hanya mengedepankan konsep ekonomi an sich, tetapi juga konsep keagamaan dan militer.

Sumber: KARIM Business Consulting

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s