Pembubaran dan Penyelesaian Dana Pensiun Syariah

Pembubaran dan Penyelesaian Dana Pensiun Syariah memiliki ketentuan sebagai berikut:

(1) Pembubaran Dana Pensiun Syariah dapat dilakukan berdasarkan permintaan pendiri kepada pejabat yang berwenang.

(2) Dana Pensiun Syariah dapat dibubarkan apabila pejabat yang berwenang berpendapat bahwa Dana Pensiun Syariah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada peserta, pensiunan dan pihak lain yang berhak, atau dalam hal terhentinya iuran dinilai dapat membahayakan keadaan keuangan Dana Pensiun Syariah dimaksud.

(3) Apabila pendiri dari Dana Pensiun Syariah bubar, Dana Pensiun Syariah bubar.

(4) Pembubaran Dana Pensiun Syariah ditetapkan dengan pejabat yang berwenang yang sekaligus menunjuk likuidator, untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

(5) Pengurus Dana Pensiun Syariah dapat ditunjuk sebagai likuidator.

(6) Biaya yang timbul dalam rangka pembubaran Dana Pensiun Syariah dibebankan pada Dana Pensiun Syariah.

(7) Likuidator mempunyai tugas dan wewenang untuk: a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun Syariah serta mewakilinya di dalam dan di luar Pengadilan; b. melakukan pencatatan atas segala kekayaan dan kewajiban Dana Pensiun Syariah; dan c. menentukan dan memberitahukan kepada setiap peserta, pensiunan dan ahli waris yang berhak, mengenai besarnya hak yang dapat diterima dari dana Pensiun Syariah.

(8) Likuidator menyampaikan rencana kerja dan mengusulkan tata cara penyelesaian likuidasi kepada pejabat yang berwenang dan melaksanakan proses penyelesaian setelah mendapat persetujuan pejabat yang berwenang.

(9) Sebelum proses likuidasi selesai, pemberi kerja tetap bertanggung jawab atas iuran yang terutang sampai pada saat Dana Pensiun Syariah dibubarkan sesuai dengan ketentuan tentang pendanaan dan solvabilitas yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

(10) Pengembalian kekayaan Dana Pensiun Syariah kepada pemberi kerja, dilarang.

(11) Setiap kelebihan kekayaan atas kewajiban pada saat pembubaran harus dipergunakan untuk meningkatkan manfaat pensiun bagi peserta sampai maksimum yang ditetapkan pejabat yang berwenang.

(12) Dalam hal masih terdapat kelebihan dana sesudah peningkatan manfaat sampai batas maksimum, sisa dana tersebut harus dibagikan kepada peserta, pensiun dan pihak yang berhak atas manfaat pensiun.

(13) Dalam pembagian kekayaan Dana Pensiun Syariah yang dilikuidasi, hak peserta dan hak pensiunan atau ahli warisnya merupakan hak utama.

(14) Pengaturan lebih lanjut tentang pembagian kekayaan, ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

(15) Likuidator wajib melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian likuidasi kepada pejabat yang berwenang.

(16) Likuidator wajib mengumumkan hasil penyelesaian likuidasi yang telah disetujui pejabat yang berwenang.

(17) Status badan hukum Dana Pensiun berakhir terhitung sejak tanggal pengumuman.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s