Pembinaan dan Pengawasan Dana Pensiun Syariah

Pembinaan dan Pengawasan Dana Pensiun Syariah memiliki ketentuan sebagai berikut:

(1) Pembinaan dan pengawasan atas Dana Pensiun Pemberi Kerja Syariah dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

(2) Pembinaan dan pengawasan meliputi: pengelolaan kekayaan Dana Pensiun Syariah dan penyelenggaraan program pensiun, baik dalam segi keuangan maupun teknis operasional.

(3) Ketentuan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

(4) Dana Pensiun Syariah wajib dikelola dengan memperhatikan kepentingan peserta serta pihak lain yang berhak atas manfaat pensiun sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun Syariah.

(5) Dana Pensiun Syariah wajib diselenggarakan sesuai dengan peraturan Dana Pensiun Syariah dan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

(6) Setiap Dana Pensiun Syariah wajib menyampaikan laporan berkala mengenai kegiatannya kepada pejabat yang berwenang yang terdiri atas: a) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan b) laporan teknis yang disusun oleh pengurus atau oleh pengurus dan aktuaris sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

(7) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan langsung terhadap Dana Pensiun Syariah.

(8) Setiap pendiri, mitra pendiri, pengurus, dan penerima titipan wajib memperlihatkan buku, catatan, dokumen serta memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan.

(9) Dalam rangka pemeriksaan langsung, pejabat yang berwenang dapat menunjuk akuntan publik dan/atau aktuaris.

(10) Dana Pensiun Syariah yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti Syariah wajib memiliki laporan aktuaris yang harus disampaikan kepada pejabat yang berwenang sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali atau apabila dilakukan perubahan terhadap peraturan Dana Pensiun Syariah.

(11) Laporan aktuaris harus menyatakan: a. besarnya iuran yang diperlukan untuk membiayai program pensiun; b. cukup tidaknya kekayaan yang dimiliki Dana Pensiun Syariah untuk pembayaran manfaat pensiun; dan c. besarnya angsuran iuran tambahan untuk menutupi kekurangan pendanaan, yang perlu dibayarkan selama jangka waktu yang diperkenankan dalam ketentuan tentang pendanaan dan solvabilitas yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

(12) Setiap Dana Pensiun Syariah wajib mengumumkan neraca dan perhitungan hasil usaha kepada peserta menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

(13) Pengurus wajib menyampaikan keterangan kepada setiap peserta mengenai hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaannya dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

(14) Pengurus wajib menyampaikan keterangan kepada peserta mengenai setiap perubahan yang terjadi pada peraturan Dana Pensiun Syariah.

(15) Pengurus wajib menyampaikan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing peserta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s