Kepengurusan Dana Pensiun Syariah

Kepengurusan Dana Pensiun Syariah memiliki ketentuan sebagai berikut:

(1) Pengurus Syariah ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada pendiri dana pensiun syariah.

(2) Pihak yang berwenang dapat menetapkan ketentuan dan persyaratan bagi orang atau badan usaha, yang dapat ditunjuk sebagai pengurus syariah.

(3) Pengurus bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan dana pensiun syariah, pengelolaan dana pensiun syariah serta melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama dana pensiun syariah, dan mewakili dana pensiun syariah di dalam dan di luar pengadilan.

(4) Untuk melaksanakan peraturan dana pensiun syariah, pengelolaan dana pensiun syariah, pengelolaan investasi syariah dan menjamin keamanan kekayaan dana pensiun syariah, pengurus dapat mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga.

(5) Keanggotaan dewan pengawas syariah terdiri atas wakil-wakil pemberi kerja syariah dan peserta dengan jumlah yang sama.

(6) Anggota dewan pengawas syariah diangkat oleh pendiri.

(7) Anggota dewan pengawas syariah tidak dapat merangkap sebagai pengurus.

(8) Tugas dan wewenang dewan pengawas syariah adalah: 1) melakukan pengawasan atas pengelolaan dana pensiun syariah oleh pengurus; dan 2) menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada pendiri, dan salinannya diumumkan agar peserta mengetahuinya.

(9) Tugas dan wewenang dewan pengawas syariah diatur lebih lanjut oleh Dewan Syariah Nasional.

(10) Laporan keuangan dana pensiun syariah dilakukan setiap tahun dan harus diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh dewan pengawas syariah.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s