Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS); Haiah al-Muraqabah as-Syariah Adalah Dewan yang keanggotaannya direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional dan ditempatkan pada Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan prinsip syariah, dengan tugas dan kewenangan yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional. DPS melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan syariah.

Fungsi DPS pada masing-masing lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut: (i) melakukan pengawasan secara periodik pada LKS yang berada di bawah pengawasannya; (ii) berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan LKS kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN; (iii) melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran; (iv) merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.

Syarat wajib anggota DPS: (a) integritas; (b) kompetensi; dan (c) reputasi keuangan.

Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi persyaratan integritas, antara lain adalah pihak-pihak yang: (a) memiliki akhlak dan moral yang baik; (b) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; (c) memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat; (d) tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi persayaratan kompetensi adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu’amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan atau keuangan secara umum.

Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi persyaratan reputasi keuangan adalah pihak-pihak yang (a) tidak termasuk dalam kredit/pembiayaan macet; (b) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS antara lain meliputi: (a) memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN; (b) menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan Bank; (c) memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi Bank; (d) mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN; (e) menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia.

Ketua DPS adalah ketua Dewan Pengawas Syariah di sebuah bank syariah. Penunjukan ketua DPS dapat dilakukan oleh BUK yang memiliki UUS, Direktur UUS atau kesepakatan di antara para anggota DPS. Anggota DPS adalah anggota Dewan Pengawas Syariah di sebuah bank syariah.

Persetujuan atas permohonan calon anggota DPS diberikan berdasarkan pada antara lain: (a) penilaian terhadap komitmen calon anggota DPS dalam pengawasan kegiatan usaha UUS dan ketersediaan waktu; dan (b) wawancara terhadap calon anggota DPS.

Pengangkatan DPS dapat dilakukan oleh Komisaris BUK sepanjang telah diberikan kewenangan oleh rapat umum pemegang saham. Persetujuan Bank Indonesia terhadap anggota DPS berlaku setelah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau Komisaris BUK sepanjang telah diberikan kewenangan oleh rapat umum pemegang saham.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s