Komite Perbankan Syariah

Komite Perbankan Syariah adalah forum yang beranggotakan para ahli di bidang syariah muamalah dan/atau ahli ekonomi, ahli keuangan, dan ahli perbankan, yang bertugas membantu Bank Indonesia dalam mengimplementasikan fatwa Majelis Ulama Indonesia menjadi ketentuan yang akan dituangkan ke dalam Peraturan Bank Indonesia. Komite bertanggung jawab kepada Bank Indonesia.

Tujuan pembentukan komite adalah untuk membantu Bank Indonesia dalam mengimplementasikan fatwa MUI dan mengembangkan perbankan syariah.

Tugas komite adalah membantu Bank Indonesia dalam: (a) menafsirkan fatwa MUI yang terkait dengan perbankan syariah. (b) memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa ke dalam Peraturan Bank Indonesia. (c) melakukan pengembangan industri perbankan syariah. Anggota komite terdiri atas unsur Bank Indonesia, Departemen Agama dan unsur masyarakat lainnya dengan komposisi berimbang dan berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.

Syarat anggota komite: (a) integritas (i) memiliki akhlak dan moral yang baik. (ii) memiliki komitmen untuk mengembangkan perbankan syariah. (iii) memiliki visi dan misi untuk mengembangkan perbankan syariah. (iv) memiliki waktu yang cukup bagi pelaksanaan tugas sebagai anggota komite. (b) kompetensi (i) memiliki pemahaman yang baik di bidang syariah mu’amalah dan/atau di bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan. (ii) memiliki pemahaman yang baik atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anggota komite yang mewakili Bank Indonesia adalah: (a) Direktur Direktorat Perbankan Syariah; dan (b) Direktur Direktorat Pengelolaan Moneter. Bank Indonesia menetapkan anggota komite yang mewakili Departemen Agama berdasarkan penunjukan dari Departemen Agama sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dan persyaratan anggota komite. Sekretariat komite adalah pembantu pelaksanaan tugas komite.

Tugas sekretariat komite, antara lain: (a) melaksanakan fungsi administrasi dan korespondensi komite; (b) melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan rapat komite; (c) melakukan penyusunan notulen rapat komite; (d) mendokumentasikan hasil-hasil rapat komite; (e) memberikan informasi secara berkelanjutan kepada anggota komite; (f ) menyusun rencana anggaran komite dan menyelesaikan proses pemberian honorarium anggota komite; dan (g) menyusun laporan kegiatan komite, termasuk laporan pertanggungjawaban keuangan komite.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s