Izin Prinsip Bank Umum Syariah (BUS)

Permohonan persetujuan prinsip pendirian bank disampaikan dengan disertai dokumen sebagai berikut:

(1) akta pendirian atau rancangan akta pendirian badan hukum Perseroan Terbatas (PT), termasuk anggaran dasar atau rancangan anggaran dasar;

(2) daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham;

(3) daftar calon anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota DPS;

(4) rencana susunan dan struktur organisasi serta nama-nama calon pejabat sampai dengan tingkat Pejabat Eksekutif;

(5) studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi;

(6) rencana bisnis (business plan) yang paling kurang memuat: (a) rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana serta strategi pencapaiannya; dan (b) proyeksi neraca bulanan dan laporan laba rugi kumulatif bulanan, selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak Bank beroperasi;

(7) rencana korporasi (corporate plan) berupa rencana strategis jangka panjang dalam rangka mencapai tujuan Bank;

(8) pedoman manajemen risiko termasuk pedoman risk control system, rencana sistem pengendalian intern, rencana system teknologi informasi yang digunakan, dan pedoman mengenai pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance);

(9) sistem dan prosedur kerja yang lengkap dan komprehensif yang digunakan dalam kegiatan operasional Bank;

(10) bukti setoran modal paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari modal disetor dalam bentuk fotokopi bilyet deposito iB dari Bank atau Unit Usaha Syariah di Indonesia yang telah dilegalisir, atas nama “Dewan Gubernur Bank Indonesia qq. salah satu PSP“ atau “qq. salah satu pemilik“ dalam hal PSP berhalangan. Bilyet deposito iB tersebut harus mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia. Dalam hal pendirian Bank dilakukan oleh Pemerintah maka ketentuan mengenai bukti setoran modal dan tata cara penyetoran modal dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

(11) surat pernyataan dari pemegang saham bahwa sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan bank: (a) tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apa pun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau (b) tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (money laundering). Dalam hal calon pemegang saham bank berbentuk badan hukum, surat pernyataan ditandatangani oleh pengurus yang berwenang mewakili badan hukum yang bersangkutan. Dalam hal calon pemegang saham bank berupa bank, mengacu kepada ketentuan yang berlaku mengenai penyertaan.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s